Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menilai pemerintah seharusnya mampu membiayai penuh seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 225,94 juta jiwa.
Charles menyindir kemampuan fiskal negara yang justru dialokasikan untuk pengadaan kendaraan di kementerian/lembaga baru.
Dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, Rabu (15/4/2026), Charles menyinggung pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, prioritas anggaran seharusnya diarahkan pada jaminan kesehatan rakyat.
Advertisement
“Mampu nggak negara? Mampu, Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu, kok. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Mampu, Pak,” tegas Charles di Gedung DPR, Senayan.
Usulan ini muncul menyusul polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mencapai 11 juta jiwa. Hingga kini, data yang baru diaktivasi kembali baru menyentuh angka 2,1 juta peserta.
Usulkan 100 Persen Kepesertaan BPJS Dibiayai Negara
Berdasarkan data yang dipaparkan Charles, total peserta JKN saat ini mencapai 284,6 juta jiwa atau 98,7 persen dari total penduduk. Namun, terdapat angka kepesertaan nonaktif yang sangat besar.
“Yang non-aktif, Pak hari ini, Pak, 58,32 juta, Pak. 20 persen non-aktif, Pak hari ini, Pak. Jadi yang sudah dibiayai selama ini kan 96,63 juta,” lanjutnya.
Charles mengkalkulasi, jika iuran dipatok sebesar Rp42.000 per orang per bulan, maka total kebutuhan anggaran untuk menalangi seluruh peserta mencapai sekitar Rp113 triliun per tahun.
Angka ini dinilai realistis jika dibandingkan dengan alokasi program-program besar lainnya.
“Jadi saya sarankan sekali lagi, daripada kita berdebat soal ini terus-menerus, ini nggak selesai nih, Pak. Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara,” pungkasnya.
Advertisement