Harga Minyak Goreng Naik, DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, meminta pemerintah segera mengendalikan harga minyak goreng yang mengalami kenaikan di sejumlah daerah. 

“Kami mendapat laporan adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Kenaikan ini harus segera direspons cepat oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu mengendalikan harga minyak goreng,” kata dia, Jumat (24/4/2026).

Politikus PKB ini meminta kenaikan harga minyak goreng tak dianggap sepele, karena akan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana ini menjadi kebutuhan pokok yang digunakan hampir di setiap rumah tangga.

Advertisement

“Kenaikan harga minyak goreng akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Biaya kebutuhan dapur meningkat, dan pada akhirnya memicu kenaikan harga makanan jadi di pasaran,” ungkap Nasim.

Dia menegaskan, kenaikan harga minyak goreng juga bisa berdampak ke pelaku UMKM, khususnya mereka yang bergerak di sektor kuliner. Di mana hal ini bisa membuat biaya produksi meningkat, menurunkan margin keuntungan, bahkan bisa memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual sampai mengurangi kualitas produk.

“Kondisi ini bisa memicu efek berantai, mulai dari penurunan omzet UMKM, berkurangnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya potensi inflasi bahan pangan,” ungkap Nasim.

Dia pun berharap, pemerintah segera melakukan operasi pasar guna menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau.

“Operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga. Pemerintah harus memastikan distribusi lancar dan harga tetap terjangkau agar masyarakat tidak semakin terbebani,” kata Nasim.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meramu strategi untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan, baik Minyakita maupun premium. Lantaran, harga plastik tengah menjadi penyebab harga minyak goreng mahal.

Budi berharap harga minyak goreng bisa kembali normal dalam waktu yang tidak lama. Fokusnya tidak sebatas pada pasokan bahan baku dan distribusinya, tapi juga pada biaya pengemasan dengan plastik.

“Ya secepatnya (bisa norma). Karena kita kan tidak mesti ngomongin (pasokan) minyaknya saja kan, karena tadi saya bilang yang kebanyakan faktornya karena dari (kenaikan harga) plastik,” ungkap Budi, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia mengatakan, salah satu upayanya adalah menjaga produksi plastik ditingkat industri dengan kepastian bahan bakunya. Cara ini untuk menyelesaikan permasalahan harga plastik dari hulu.

“Ini yang plastik juga harus diselesaikan, makanya kami komunikasi dengan produsen, bahwa produsen menyampaikan sebenarnya produksi jalan terus, enggak ada masalah. Jadi mudah-mudahan sih gak ada kendala,” tutur dia.

Jika masalah bahan baku plastik dan harga sudah berangsur normal, Budi berharap tidak ada gangguan di lini distribusi. Dengan demikian, diharapkan harga jual minyak goreng, termasuk Minyakita bisa kembali ke kondisi normal.

“Harapan kami produksi plastik yang normal jangan sampai juga nanti distribusinya tetap mahal. Karena kalau produksi yang sudah normal ya distributor juga harus menyesuaikan,” jelas dia.