Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mendatangi Istana Negara Jakarta untuk menghadiri pelantikan Menteri, Senin (27/4/2026). Jumhur hadir ke Istana mengenakan berjas hitam, dasi biru dan peci hitam di tengah isu reshuffle kabinet Merah Putih.
Informasi dihimpun, Jumhur dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Jumhur mengaku belum tahu agenda diminta datang oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana.
Dia hanya mengatakan tugas Menteri Lingkungan Hidup banyak sehingga membutuhkan kerja keras untuk menuntaskan tugas.
Advertisement
“Belum tahu persisnya. Menteri LH banyak tugas dan harus kita tuntas, kerja keras,” kata Jumhur kepada wartawan.
Meski belum tegas mengakui bakal dilantik menjadi Menteri LH, Jumhur menyinggung beberapa program prioritas yang harus dilakukan adalah pengelolaan sampah.
“Oh banyak. Yang di depan mata soal sampah apa semua ya,” ujar Jumhur.
Komunikasi dengan Prabowo
Jumhur menambahkan, sudah berkomunikasi dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, kata Jumhur, Prabowo tidak menyebutkan jabatan yang bakal diplot kepadanya.
“Sepintas saja tapi enggak ada jabatannya. Ya pokonya sudah beberapa waktu lalu. Bahas buruh biasanya,” tutup Jumhur.
Advertisement
Reshuffle Jilid 4
Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih sepanjang pemerintahannya.
Pada reshuffle jilid pertama, 19 Februari 2025, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didampingi Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.
Presiden juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan wakilnya Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pada jilid kedua, 8 September 2025, Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menterinya.
Pada jilid ketiga, 17 September 2025, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.
Selain itu, Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, serta Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono.
Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Sonny Sanjaya dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian serta Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pada jilid keempat, 8 Oktober 2025, Presiden melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Di sektor BUMN, Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN didampingi Aminudin Maruf dan Teddy Barata sebagai Wakil Kepala BP BUMN
Presiden juga mengangkat Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan serta Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.
Prabowo juga melantik Velix Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama sejumlah anggota, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Juharson Estrella Sihasale, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, John Gluba Gebze, Yanni, dan Billy Mambrasar.