Dukung Ambang Batas Parlemen Berjenjang, PDIP Usul DPR 6% dan DPRD Provinsi 5%

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya mendukung penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) secara berjenjang. Menurut Said, ambang batas ideal adalah 6 persen untuk DPR RI, 5 persen untuk DPRD provinsi, dan 4 persen untuk DPRD kabupaten/kota.

“Yang pertama, itu di tingkat nasional. Katakanlah kalau tingkat nasional 6, maka di tingkat provinsi 5 persen, dan tingkat kabupaten/kota 4 persen,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Said, adanya ambang batas dangat penting untuk menjaga efektivitas kinerja lembaga legislatif.

Advertisement

“Karena ketika kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota tidak ada parliamentary threshold, itu sungguh akan menyulitkan institusi DPRD kita dan menyulitkan pemerintah daerah. Dengan ideal, paralel dari atas sampai ke bawah,” katanya.

Pimpinan Banggar DPR ini memandang tanpa ambang batas di daerah, maka akan menyulitkan proses pengambilan keputusan terutama bagi partai kecil.

“Itu pasti menyulitkan DPRD kita, apalagi berhadapan dengan pemerintah daerah, lebih sulit lagi. Sehingga butuh PT (Parliamentary Threshold). Sudah keniscayaan di daerah itu harus ada PT juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, NasDem tetap mendukung ambang batas parlemen dipertahankan untuk pemilihan mendatang. Dia mengusulkan penerapan ambang batas parlemen berjenjang di Pileg berbagai tingkatan mulai dari nasional hingga kota/kabupaten.

“Partai Nasdem sejak awal menyatakan sikap pertama bahwa parliamentary threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari persentase sekarang, naik dari 4 persen menjadi di angka moderat di atas 5 persen, 5 setengah, 6, sampai dengan 7 persen,” ucap Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy.

Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold mengemuka beberapa pekan terakhir. Sejumlah partai besar seperti NasDem mengusulkan ambang batas itu naik menjadi 7 persen dan Golkar mengusulkan kenaikan 5 persen untuk Pemilu mendatang.