- Apa usulan Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron terkait kondisi keuangan negara?
- Mengapa pemotongan gaji menteri dan DPR diusulkan?
- Siapa yang berwenang memutuskan langkah pengetatan fiskal ini?
Baca artikel ini 5x lebih cepat
Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR dapat menjadi salah satu opsi menjaga kondisi keuangan negara. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan antisipasi di tengah ketidakpastian global.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman pada wartawan, Senin (16/3/2026).
Anggota Komisi VI DPR itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memutuskan langkah terbaik.
Advertisement
“Oleh karena itu kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah,” kata dia.
Prabowo Contohkan Pakistan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencontohkan langkah pemerintah Pakistan menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global. Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Advertisement
Advertisement