Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurut dia, pemotongan gaji pejabat negara dapat menjadi sinyal moral bahwa di tengah ketidakpastian global, pemimpin harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Advertisement
Dia menyadari, pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil.
“Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi,” ungkap Politikus PKB ini.
Ali Ahmad menilai konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi berdampak pada harga energi global, rantai pasok internasional, hingga stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” ungkap Ali.
Pentingnya Transparansi
Menurut Ali, jika kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.
Meski demikian, ia menegaskan hal terpenting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak.
Ali Ahmad juga menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi kepada publik jika kebijakan tersebut dijalankan. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan itu dapat menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global.
“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” kata dia.
Advertisement
Prabowo Minta Menteri Kaji Penghematan Anggaran
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan anggaran usai meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dia pun meminta jajaran menterinya mengkaji penghematan yang dapat dilakukan untuk menjaga defisit anggaran.
Awalnya, Prabowo berbicara soal upaya penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. Bahkan, kata dia, Pakistan sudah menganggap eskalasi di Timur Tengah sebagai situasi kritis atau ‘critical measures’.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu Covid-19,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dia membeberkan Pakista menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH) atau bekerka dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. Kemudian, hari kerja dipotong menjadi empat hari.
Selain itu, Pakistan memangkas gaji anggota anggota DPR sebesar 25 persen. Bahkan, anggota kabinetnya tidak diberikan gaji.
“Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujarnya.
Prabowo mengungkapkan pemerintah Pakistan juga memangkas 50 persen penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk semua kementerian/lembaga.
Mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah tidak digunakan pada setiap saat.
“Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan,” ucap Prabowo.