{"id":10332,"date":"2026-03-23T01:43:14","date_gmt":"2026-03-23T01:43:14","guid":{"rendered":"http:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=10332"},"modified":"2026-03-23T01:43:14","modified_gmt":"2026-03-23T01:43:14","slug":"10-fakta-fakta-yaqut-jadi-tahanan-rumah-kpk-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=10332","title":{"rendered":"10 Fakta-fakta Yaqut Jadi Tahanan Rumah KPK"},"content":{"rendered":"
\n
\n

10 Fakta-fakta Yaqut Jadi Tahanan Rumah KPK <\/h1>\n

CNN Indonesia<\/span><\/p>\n

Senin, 23 Mar 2026 08:38 WIB <\/div>\n
Bagikan:<\/div>\n


\n
\n<\/a><\/p>\n

url telah tercopy<\/span><\/p>\n

\n
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Ilustrasi. (CNN Indonesia\/Adhi Wicaksono). <\/figcaption><\/figure>\n
\n
\n\n Daftar Isi<\/p>\n<\/summary>\n<\/details>\n

Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n

Komisi Pemberantasan Korupsi (<\/p>\n

Berikut rangkaian fakta-fakta terkait dalam kasus tersebut.<\/p>\n

1. Yaqut\u00a0Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji<\/h4>\n

Yaqut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 pada 9 Januari 2026. Kasus ini diduga merugikan negara hingga sekitar Rp622 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<\/p>\n

\n

\nADVERTISEMENT\n<\/p>\n

\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT\n<\/p>\n<\/div>\n

Ia sempat mengajukan praperadilan, namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<\/p>\n

2. Sempat Ditahan di Rutan KPK<\/h4>\n

Setelah praperadilan ditolak, KPK resmi menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026. Penahanan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.<\/p>\n

3. Penahanan Dialihkan Jadi Tahanan Rumah<\/h4>\n

Tak lama berselang, KPK mengubah status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah sejak Kamis (18\/3) malam.<\/p>\n

“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ menjadi tahanan rumah,” ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.<\/p>\n

Dengan status tersebut, Yaqut dapat menjalani masa Lebaran di rumah pada Sabtu (21\/3) lalu.<\/p>\n

4. Pengalihan Berdasarkan Permohonan Keluarga<\/h4>\n

KPK menjelaskan keputusan itu diambil setelah menerima permohonan dari pihak keluarga pada 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian ditelaah oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.<\/p>\n

5.\u00a0Alasan Jadi Tahanan Rumah Bukan Karena Kondisi Kesehatan<\/h4>\n

Berbeda dari praktik sebelumnya, KPK menegaskan pengalihan ini tidak didasarkan pada kondisi kesehatan tersangka.<\/p>\n

“Bukan karena kondisi sakit,” kata Budi.<\/p>\n

Hal ini menjadi sorotan karena umumnya pengalihan penahanan dilakukan karena kebutuhan medis.<\/p>\n

6. KPK\u00a0Tegaskan Sesuai Prosedur<\/h4>\n

KPK menyatakan keputusan tersebut mengacu pada Pasal 108 ayat (1) dan (11) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.<\/p>\n

Lembaga antirasuah juga memastikan proses pengalihan penahanan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.<\/p>\n

7. Yaqut Tetap Diawasi<\/h4>\n

Meski berstatus tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tetap dilakukan secara ketat.<\/p>\n

“Pengawasan melekat dan pengamanan tetap dilakukan,” ujar Budi.<\/p>\n

8. Tuai Kritik Publik<\/h4>\n

Pengalihan status penahanan ini langsung menuai kritik, salah satunya dari IM57+ Institute.<\/p>\n

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai langkah tersebut tidak lazim dan berpotensi mencederai prinsip kesetaraan di mata hukum.<\/p>\n

“Pada sejarah KPK, tidak pernah ada pengistimewaan seseorang seperti ini, terlebih tidak ada alasan khusus seperti kebutuhan menjalani perawatan kesehatan khusus yang itu pun harus di rumah sakit,” kata Lakso dalam keterangan tertulis, Minggu (22\/3).<\/p>\n

9. MAKI sebut ‘Pecahkan Rekor’<\/h4>\n

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bahkan menyebut keputusan itu sebagai yang pertama dalam sejarah KPK. Ia juga menyoroti proses yang dinilai tidak transparan karena tidak diumumkan sejak awal.<\/p>\n

“Ini sangat mengecewakan, kecuali kalau diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata enggak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Sudah memecahkan rekor, diam-diam, terus juga tidak diumumkan,” ujar\u00a0Boyamin.<\/p>\n

10. KPK\u00a0Bantah ada Perlakuan Khusus<\/h4>\n

Menanggapi kritik, KPK membantah adanya pengistimewaan terhadap Yaqut. Menurut KPK, setiap tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan serupa.<\/p>\n

“Permohonan [pengalihan jadi tahanan rumah] bisa disampaikan. Selanjutnya akan ditelaah oleh penyidik karena kewenangan penahanan ada pada penyidik,” ujar Budi.<\/p>\n

Rangkaian peristiwa ini membuat kasus Yaqut tak hanya menjadi perkara hukum, tetapi juga memicu perdebatan publik soal konsistensi penegakan hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.<\/p>\n

(anm\/sfr)<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

Bagikan:<\/div>\n


\n
\n<\/a><\/p>\n

url telah tercopy<\/span><\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Berikut fakta-faktanya.<\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-10332","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10332"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10332\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}