{"id":13478,"date":"2026-04-02T09:28:22","date_gmt":"2026-04-02T09:28:22","guid":{"rendered":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=13478"},"modified":"2026-04-02T09:28:22","modified_gmt":"2026-04-02T09:28:22","slug":"survei-509-persen-warga-indonesia-tak-sepakat-ri-gabung-bop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=13478","title":{"rendered":"Survei: 50,9 Persen Warga Indonesia Tak Sepakat RI Gabung BoP"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Survei: 50,9 Persen Warga Indonesia Tak Sepakat RI Gabung BoP <\/h1>\n

CNN Indonesia<\/span><\/p>\n

Kamis, 02 Apr 2026 16:27 WIB <\/div>\n
Bagikan:<\/div>\n


\n
\n<\/a><\/p>\n

url telah tercopy<\/span><\/p>\n

\n
Hasil survei menunjukkan mayoritas warga negara Indonesia tak sepakat dengan langkah politik luar negeri Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace (BoP). (CNN Indonesia\/Farid Rahman) <\/figcaption><\/figure>\n
\nJakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n

Hasil survei menunjukkan mayoritas warga negara Indonesia tak sepakat dengan langkah politik luar negeri Indonesia yang bergabung dengan <\/p>\n

Survei ini merupakan hasil kerja sama dan dibiayai oleh tiga lembaga survei yakni: LSI, Indikator Politik Indonesia, dan SMRC\u00a0yang\u00a0dilakukan pada 12-31 maret dengan melibatkan sebanyak 1.066 sampel yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.<\/p>\n

\n

\nADVERTISEMENT\n<\/p>\n

\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT\n<\/p>\n<\/div>\n

“Mayoritas itu menyatakan tidak setuju arau sangat tidak setuju Indonesia menjadi bagian dari BoP,” kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Kamis (2\/4).<\/p>\n

Dalam paparannya, Burhan menjelaskan sebanyak 41,5 persen responden tidak setuju dan 9,4 persen responden menyatakan sangat tidak setuju. Apabila kedua jawaban itu dijumlahkan, maka hasilnya 50,9 persen.<\/p>\n

Sementara itu, responden yang memilih sangat setuju di angka 4,5 persen dan yang menyatakan setuju di angka 21,6 persen.<\/p>\n

Selain itu, responden yang menyatakan antara setuju dan tidak setuju 17,2 persen dan yang tidak bersikap 5,7 persen.<\/p>\n

Survei ini juga meminta jajak pendapat responden terkait rencana Indonesia mengirimkan 8.000 pasukan RI pada Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force) ke Gaza.<\/p>\n

Hasilnya sebanyak 36 persen responden tidak setuju dan 8,9 persen responden menyatakan sangat tidak setuju yang jika keduanya dijumlahkan mencapai 44,9 persen.<\/p>\n

Sementara, responden yang memilih sangat setuju di angka 28,1 persen dan yang menyatakan setuju di angka 5,7 persen.<\/p>\n

Lalu ada juga yang memilih antara setuju dan tidak setuju sebesar 16,2 persen dan yang tidak bersikap 5,1 persen.<\/p>\n

“Yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut itu kurang lebih 33-34 persen, sebagian besar menyatakan tidak setuju meskipun ketidaksetujuannya tidak mencapai 50 persen plus tapi masih lebih banyak yang menyatakan tidak setuju ketimbang setuju,” ucap Burhanuddin.<\/p>\n

Keanggotaan Indonesia dalam BoP menuai sorotan publik. Khususnya usai AS-Israel mulai menggencarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu.<\/p>\n

Desakan Indonesia mundur dari BoP juga menguat usai tiga prajurit TNI di UNIFIL, Lebanon gugur akibat serangan Israel.<\/p>\n

“Jadi saya bayangkan kalau dia di bawah BOP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump seperti apa dia. Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BOP begitu,” kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1\/4).<\/p>\n

Langkah bergabung ke BoP itu juga berjalan beriringan dengan wacana pengiriman prajurit TNI ke Gaza dalam operasi pasukan ISF.<\/p>\n

Dalam kesempatan terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keberadaan RI di BoP semata-mata untuk mendukung kemerdekaan Palestina lewat solusi dua negara (two-state solution<\/em>).<\/p>\n

Prabowo menyampaikan itu dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” yang dikutip dari pernyataan Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (16\/3).<\/p>\n

“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” kata Prabowo.<\/p>\n

Meski begitu, Prabowo menyatakan siap keluar dari BoP jika sudah dinilai tak sejalan lagi dengan prinsip Indonesia.<\/p>\n

Sementara untuk pengiriman pasukan RI sebagai pasukan ISF, saat ini Prabowo mengungkapkan rencana pengiriman pasukan saat ini ditangguhkan atau on-hold akibat perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.<\/p>\n

Ia menegaskan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan untuk melucuti senjata Hamas. Ia menyebut misi tersebut berfokus pada perlindungan warga sipil di tengah konflik.<\/p>\n

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace\/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo dalam acara ‘Presiden Prabowo Menjawab’ di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19\/3).<\/p>\n

(fra\/mnf\/fra)<\/strong><\/p>\n

[Gambas:Video CNN]
<\/a>\n<\/div>\n

Bagikan:<\/div>\n


\n
\n<\/a><\/p>\n

url telah tercopy<\/span><\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hasil survei menunjukkan mayoritas warga Indonesia menolak keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) dan pengiriman pasukan ke Gaza. Temukan detailnya di sini.<\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-13478","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13478\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}