{"id":14610,"date":"2026-04-06T14:53:27","date_gmt":"2026-04-06T14:53:27","guid":{"rendered":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=14610"},"modified":"2026-04-06T14:53:27","modified_gmt":"2026-04-06T14:53:27","slug":"ketua-banggar-dpr-said-abdullah-ingatkan-subsidi-bbm-jangan-dikurangi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=14610","title":{"rendered":"Ketua Banggar DPR Said Abdullah Ingatkan Subsidi BBM Jangan Dikurangi"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n

Liputan6.com, Jakarta –<\/b> Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR<\/a> Said Abdullah<\/a> menolak usulan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, soal pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM<\/a>) untuk mencegah defisit anggaran.<\/p>\n

Dia pun\u00a0mengingatkan agar jangan sampai pemerintah mengotak-atik program subsidi rakyat kecil.<\/p>\n

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense<\/em>. Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6\/4\/2026).<\/p>\n

Advertisement<\/p>\n

Selain Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Ia menyebut subsidi energi harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan sistem distribusi yang lebih akurat dan terverifikasi.<\/p>\n

Oleh karena itu, Said menilai, pendekatan berbasis data saja tidak cukup. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme verifikasi berlapis, seperti penggunaan identifikasi biometrik, termasuk sidik jari atau retina mata.<\/p>\n

“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata dia.<\/p>\n

Dari data alokasi untuk sekitar 8,6 juta penerima, lanjutnya, jumlah yang benar-benar layak diperkirakan hanya sekitar 5,4 juta.<\/p>\n

“Hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted<\/em>, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” kata dia.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

\n

Menkeu Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir Tahun<\/h2>\n
\n

Sebelumnya,\u00a0Menteri Keuangan\u00a0Purbaya Yudhi Sadewa\u00a0menjamin tidak ada kenaikan\u00a0harga BBM\u00a0bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Dia memastikan APBN masih bisa menambal meskipun ada kenaikan beban subsidi.<\/p>\n

Purbaya menyebut telah melakukan simulasi ketika ada kenaikan harga minyak mentah dunia. Sehingga beban subsidi BBM juga turut naik. Hitungannya, APBN tetap mampu menambal peningkatan beban subsidi meski harga minyak dunia tembus USD 100 per barel.<\/p>\n

“Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya? Dengan asumsi harga minyak 100 dolar per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung, rata-rata ya sudah dihitung,” ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6\/4\/2026).<\/p>\n

Atas jaminan tersebut, Purbaya meminta masyarakat tidak khawatir akan kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 ini.<\/p>\n

“Untuk yang bersubsidi ya, kalau yang non-subsidi kan bukan hitungan kita ya, saya enggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kita sudah hitung,” tutur dia.<\/p>\n

Hal ini juga membantah isu kenaikan harga BBM akan terjadi dalam waktu tidak terlalu lama. Termasuk anggapan kalau anggaran negara tidak mampu menambal beban subsidi BBM.<\/p>\n

“Jadi yang saya takut itu, karena ada beredar yang bilang 2 bulan sudah habis, 2 minggu sudah habis. Paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru-hara. Padahal kita sudah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata 100 dolar (per barel),” katanya.<\/p>\n

“Artinya nanti ada yang di atas USD 100 dalam prioritas tentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi, buffer yang saya bilang tadi Pak. Bantal yang saya bilang tadi,” imbuh Purbaya.<\/p>\n<\/div>\n

Advertisement<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bantah Isu APBN Habis<\/h2>\n
\n

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal habis dalam dua minggu. Dia memastikan pula APBN tetap kuat meski ada tekanan dari harga minyak dunia dan membebani subsidi BBM.<\/p>\n

Dia mengakui mendengar isu kalau APBN akan habis dalam waktu yang tidak lama. Bahkan, menurutnya, hal itu dibunyikan sendiri oleh pihak dari internal Kementerian Keuangan.<\/p>\n

“Kalau dengan BBM enggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang, katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6\/4\/2026).<\/p>\n

“Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang Menterinya saya. Jadi saya agak bingung,” sambungnya.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk mencegah defisit anggaran.<\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-14610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=14610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=14610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}