{"id":22315,"date":"2026-04-30T11:38:26","date_gmt":"2026-04-30T11:38:26","guid":{"rendered":"http:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=22315"},"modified":"2026-04-30T11:38:26","modified_gmt":"2026-04-30T11:38:26","slug":"said-abdullah-soroti-kendala-coretax-minta-perpanjang-lapor-spt-pajak-pribadi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=22315","title":{"rendered":"Said Abdullah Soroti Kendala Coretax, Minta Perpanjang Lapor SPT Pajak Pribadi"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n

Liputan6.com, Jakarta –<\/b> Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah<\/a> menyoroti kendala yang masih terjadi dalam implementasi sistem Coretax<\/a> yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak<\/a> Kementerian Keuangan. Ia menilai, meski sistem tersebut membawa kemajuan dalam administrasi perpajakan, sejumlah hambatan teknis justru berpotensi mengganggu kepatuhan wajib pajak.<\/p>\n

Menurutnya, pembenahan sistem teknologi perpajakan memang diperlukan untuk mendukung administrasi yang lebih baik. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan data serta meningkatkan kemampuan sistem dalam membaca kewajiban pajak, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara.<\/p>\n

\u201cTujuannya agar ada integrasi data, dan sistem membaca kewajiban pajak lebih baik, sehingga penerimaan perpajakan bisa lebih tinggi,\u201d tutur Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30\/4\/2026).<\/p>\n

Advertisement<\/p>\n

Said\u00a0menyebut, sebagai mitra Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR mendukung pembangunan sistem tersebut. Namun, sejak awal pelaksanaan, Coretax kerap mengalami kendala teknis yang berulang.<\/p>\n

Menurutnya, sebelum sistem diberlakukan secara luas seharusnya telah dilakukan berbagai pengujian, mulai dari uji keamanan hingga uji beban atau traffic<\/em>. Hal ini penting untuk memastikan sistem benar-benar siap digunakan oleh publik.<\/p>\n

\u201cKalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaanya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang di siapkan ada kendala,\u201d\u00a0jelas dia.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Dampak Gangguan Coretax<\/h2>\n
\n

Ia mengingatkan, penerimaan pajak saat ini menjadi tulang punggung pembiayaan program pemerintah dan pembangunan nasional. Karena itu, gangguan pada sistem yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak berisiko menurunkan penerimaan negara, terutama di tengah tantangan ekonomi akibat faktor geopolitik.<\/p>\n

Selain itu, Said juga mempertanyakan mekanisme pemeliharaan sistem yang dinilai tidak optimal.<\/p>\n

\u201cKenapa pemeliharaan tidak dilakukan saat malam hari. Bukankah dunia perbankan juga kerap melakukan pemeliharaan sistem saat malam hari. Bukankah itu protokol yang umum saja di berbagai instansi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Said\u00a0bahkan menduga persoalan yang terjadi bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan adanya kelemahan sistem atau belum optimalnya rencana kontinjensi.<\/p>\n

\u201cAtau hal ini bukan soal pemeliharaan sistem, tetapi memang sistemnya memang ada kelemahan, dan tidak ada rencana kontijensi yang disiapkan, atau rencana kontijensinya belum memadai,\u201d katanya.<\/p>\n

Untuk itu, ia mendorong Kementerian Keuangan melibatkan pihak independen guna melakukan audit menyeluruh terhadap sistem Coretax.<\/p>\n

\u201cSaya berharap Pak Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang,\u201d ujar Said.<\/p>\n<\/div>\n

Advertisement<\/p>\n<\/div>\n

\n

Minta Perpanjangan Waktu<\/h2>\n
\n

Sorotan ini menjadi krusial, mengingat\u00a0bahwa Kamis (30\/4\/2026) menjadi\u00a0batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 3,3 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT, meski pemerintah telah memberikan perpanjangan waktu satu bulan dari batas awal 31 Maret 2026.<\/p>\n

Said mengingatkan, jika sistem mengalami gangguan, wajib pajak akan kesulitan melapor dan berpotensi terkena sanksi, padahal kendala tersebut bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Ia pun mendorong adanya kebijakan relaksasi, seperti perpanjangan waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi.<\/p>\n

Dia\u00a0menilai, jika SPT wajib pajak badan masih dapat dilaporkan hingga 31 Mei 2026, maka perpanjangan waktu satu hari hingga satu minggu bagi wajib pajak perorangan bukanlah hal yang sulit dilakukan.<\/p>\n

Lebih lanjut, Said menegaskan pentingnya menjaga agar kebijakan teknis tidak menghambat target strategis penerimaan pajak nasional.\u00a0Ia menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak menyesuaikan pengaturan teknis pelaporan agar jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dapat mencapai lebih dari 15 juta, sekaligus menopang penerimaan negara.<\/p>\n

\u201cAgar kebijakan strategisnya maksimal, penerimaan pajak bisa sesuai target, kebijakan teknisnya pakai coretax. Bila coretax bermasalah, jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis,\u201d Said menandaskan.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah menyoroti kendala yang masih terjadi dalam implementasi sistem Coretax.<\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-22315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}