{"id":5492,"date":"2026-03-07T16:50:56","date_gmt":"2026-03-07T16:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=5492"},"modified":"2026-03-07T16:50:56","modified_gmt":"2026-03-07T16:50:56","slug":"profil-sidharto-reza-presiden-dewan-ham-pbb-perwakilan-ri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/?p=5492","title":{"rendered":"Profil Sidharto Reza, Presiden Dewan HAM PBB perwakilan RI"},"content":{"rendered":"
\n
<\/div>\n

Jakarta (ANTARA) – Indonesia kembali mendapat kepercayaan di kancah internasional melalui terpilihnya diplomat senior Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).<\/p>\n

Penunjukan ini pun menjadi penanda peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.<\/p>\n

Lantas, seperti apa profil dan jejak karir Sidharto Reza Suryodipuro? Berikut penjelasannya melansir dari berbagai sumber.<\/p>\n

Profil dan jejak karir Sidharto Reza Suryodipuro<\/strong><\/p>\n

Sidharto Reza Suryodipuro merupakan kelahiran 29 September 1966 di Cologne, Jerman. Ia memiliki latar belakang keluarga bangsawan yang berasal dari lingkungan Kerajaan Mangkunegaran. Kakeknya adalah Suyoto Suryodipuro, salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Radio Republik Indonesia.<\/p>\n

Dalam jejak pendidikan, Sidharto adalah alumni jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan angkatan 1986. Setelah meraih gelar sarjana, ia melamar ke Kementerian Luar Negeri.<\/p>\n

Diketahui, Sidharto juga sempat melanjutkan pendidikan Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut di Monterey dengan beasiswa Fulbright dan menerima gelar master seni dengan predikat istimewa dalam urusan keamanan nasional pada tahun 2003.<\/p>\n

Awal karier diplomatiknya dimulai pada 1992 di Kementerian Luar Negeri. Ia menjalankan tugas Misi Tetap Indonesia untuk PBB, yang terlibat sebagai delegasi pada komite operasi perdamaian di bawah Majelis Umum PBB.<\/p>\n

Pengalamannya di luar negeri berlanjut saat bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra pada 2004\u20132006. Ia fokus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia\u2013Australia, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan.<\/p>\n

Kemudian, Sidharto kembali ke PBB New York pada 2006\u20132009 sebagai delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, menangani isu-isu Afrika dan urusan kemanusiaan.<\/p>\n

Pada 2009\u20132014, Sidharto dipercaya menangani kerja sama Asia Pasifik dan Afrika. Ia terlibat aktif dalam berbagai forum regional dan berperan penting dalam persiapan kepemimpinan Indonesia di APEC 2013<\/p>\n

Lalu, pada 2014\u20132017, ia terpilih sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Selama menjabat, ia mendorong perluasan kerja sama bilateral, termasuk di bidang penanggulangan ekstremisme dan dialog lintas agama, serta menekankan hubungan Indonesia\u2013AS yang saling menguntungkan.<\/p>\n

Setelahnya, di tahun 2017, Sidharto dilantik sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Ia menjadi duta besar Indonesia pertama untuk Bhutan dan aktif memperkuat hubungan diplomatik dengan kedua negara.<\/p>\n

Ia pun pernah menerima Penghargaan Hassan Wirajuda pada 2020 atas kontribusi perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.<\/p>\n

Selesai menjabat sebagai duta besar, Sidharto dipercaya menduduki posisi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN pada 2020 dan memimpin pertemuan pejabat senior ASEAN.<\/p>\n

Seiring waktu, Sidharto Reza pun dikenal sebagai diplomat senior Indonesia. Di tahun 2025, ia pun ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa.<\/p>\n

Setelah itu, Indonesia mencalonkannya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pencalonan tersebut mendapat dukungan mayoritas negara anggota, dan pada 8 Januari 2026, Sidharto resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB.<\/p>\n

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama secara erat dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, negara non-anggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional, dengan mengakui peran vital mereka dalam arsitektur HAM global.<\/p>\n

Baca juga: Kepemimpinan moral Indonesia di Dewan HAM PBB<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

Baca juga: Indonesia tegaskan komitmen jaga integritas Dewan HAM PBB<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

Baca juga: Indonesia siap pimpin Dewan HAM PBB 2026 dengan pendekatan inklusif<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright \u00a9 ANTARA 2026<\/p>\n

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.<\/p>\n

Adblock test<\/a><\/strong> (Why?)<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\n
<\/div>\n

Jakarta (ANTARA) – Indonesia kembali mendapat kepercayaan di kancah internasional melalui terpilihnya diplomat senior Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).<\/p>\n

Penunjukan ini pun menjadi penanda peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.<\/p>\n

Lantas, seperti apa profil dan jejak karir Sidharto Reza Suryodipuro? Berikut penjelasannya melansir dari berbagai sumber.<\/p>\n

Profil dan jejak karir Sidharto Reza Suryodipuro<\/strong><\/p>\n

Sidharto Reza Suryodipuro merupakan kelahiran 29 September 1966 di Cologne, Jerman. Ia memiliki latar belakang keluarga bangsawan yang berasal dari lingkungan Kerajaan Mangkunegaran. Kakeknya adalah Suyoto Suryodipuro, salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Radio Republik Indonesia.<\/p>\n

Dalam jejak pendidikan, Sidharto adalah alumni jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan angkatan 1986. Setelah meraih gelar sarjana, ia melamar ke Kementerian Luar Negeri.<\/p>\n

Diketahui, Sidharto juga sempat melanjutkan pendidikan Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut di Monterey dengan beasiswa Fulbright dan menerima gelar master seni dengan predikat istimewa dalam urusan keamanan nasional pada tahun 2003.<\/p>\n

Awal karier diplomatiknya dimulai pada 1992 di Kementerian Luar Negeri. Ia menjalankan tugas Misi Tetap Indonesia untuk PBB, yang terlibat sebagai delegasi pada komite operasi perdamaian di bawah Majelis Umum PBB.<\/p>\n

Pengalamannya di luar negeri berlanjut saat bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra pada 2004\u20132006. Ia fokus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia\u2013Australia, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan.<\/p>\n

Kemudian, Sidharto kembali ke PBB New York pada 2006\u20132009 sebagai delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, menangani isu-isu Afrika dan urusan kemanusiaan.<\/p>\n

Pada 2009\u20132014, Sidharto dipercaya menangani kerja sama Asia Pasifik dan Afrika. Ia terlibat aktif dalam berbagai forum regional dan berperan penting dalam persiapan kepemimpinan Indonesia di APEC 2013<\/p>\n

Lalu, pada 2014\u20132017, ia terpilih sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Selama menjabat, ia mendorong perluasan kerja sama bilateral, termasuk di bidang penanggulangan ekstremisme dan dialog lintas agama, serta menekankan hubungan Indonesia\u2013AS yang saling menguntungkan.<\/p>\n

Setelahnya, di tahun 2017, Sidharto dilantik sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Ia menjadi duta besar Indonesia pertama untuk Bhutan dan aktif memperkuat hubungan diplomatik dengan kedua negara.<\/p>\n

Ia pun pernah menerima Penghargaan Hassan Wirajuda pada 2020 atas kontribusi perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.<\/p>\n

Selesai menjabat sebagai duta besar, Sidharto dipercaya menduduki posisi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN pada 2020 dan memimpin pertemuan pejabat senior ASEAN.<\/p>\n

Seiring waktu, Sidharto Reza pun dikenal sebagai diplomat senior Indonesia. Di tahun 2025, ia pun ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa.<\/p>\n

Setelah itu, Indonesia mencalonkannya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pencalonan tersebut mendapat dukungan mayoritas negara anggota, dan pada 8 Januari 2026, Sidharto resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB.<\/p>\n

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama secara erat dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, negara non-anggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional, dengan mengakui peran vital mereka dalam arsitektur HAM global.<\/p>\n

Baca juga: Kepemimpinan moral Indonesia di Dewan HAM PBB<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

Baca juga: Indonesia tegaskan komitmen jaga integritas Dewan HAM PBB<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

Baca juga: Indonesia siap pimpin Dewan HAM PBB 2026 dengan pendekatan inklusif<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright \u00a9 ANTARA 2026<\/p>\n

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.<\/p>\n

Adblock test<\/a><\/strong> (Why?)<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5492","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/politics.news.eraenterprise.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}