PBB menggugat SK Menteri Hukum ke PTUN Jakarta, menilai keputusan tersebut melanggar AD/ART. PBB ingin mempertahankan hak sebagai pengurus sah. Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Name * Email * Website Comment * Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. previousGibran Pendiri eFishery Divonis 9 Tahun PenjaranextSemarang Jadi Pusat Dialog Nasional MBG, Walkot Tekankan Pentingnya Sinergi
