Wajah Riau 2030: Konektivitas Tol dan Hilirisasi Sawit Jadi Kunci, Era Minyak Mentah Mulai Ditinggalkan
Kategori: Politik Daerah / Ekonomi
Penulis: Redaksi Era Bangun
Tanggal: 13 Februari 2026
PEKANBARU – Provinsi Riau kini berada di persimpangan jalan sejarah yang krusial. Memasuki kuartal pertama tahun 2026, arah pembangunan Bumi Lancang Kuning tidak lagi bisa semata-mata bertumpu pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, mengingat cadangan fosil yang kian menipis secara alamiah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun ini, benang merah kebijakan mulai terlihat jelas: Transformasi Ekonomi dari Ekstraktif ke Manufaktur dan Jasa.
Ada dua gerbong besar yang sedang ditarik oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD untuk lima tahun ke depan:
1. Konektivitas Trans Sumatera: Riau Sebagai Hub Logistik
Tahun 2026 menjadi tahun pembuktian bagi proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Riau. Ruas Pekanbaru-Padang (Seksi Bangkinang-Pangkalan) yang progresnya semakin signifikan, serta dimulainya penetapan lokasi untuk ruas Rengat-Jambi, akan mengubah posisi Riau dari sekadar daerah penghasil menjadi “Hub Logistik” tengah Sumatera.
“Jika tol ini tersambung penuh, Riau akan menjadi simpul perdagangan paling strategis yang menghubungkan Pantai Timur (Dumai) dengan Pantai Barat (Padang). Ini potensi ekonomi raksasa yang harus ditangkap oleh kebijakan politik anggaran kita,” ujar pengamat ekonomi Universitas Riau dalam diskusinya kemarin.
2. Hilirisasi: “Haram” Jual CPO Mentah
Politik anggaran Riau ke depan juga difokuskan untuk mempermudah investasi pabrik turunan kelapa sawit. Pemerintah tidak ingin Riau hanya mengekspor Crude Palm Oil (CPO), tetapi harus mengolahnya menjadi kosmetik, biodisel (B50), dan produk pangan di dalam daerah.
Pandangan Era Bangun: “Jangan Sampai Anak Riau Jadi Penonton”
Menyikapi grand design pembangunan Riau ini, Tokoh Muda Riau, Era Bangun, memberikan catatan kritis yang tajam. Menurutnya, pembangunan fisik yang megah akan percuma jika tidak dibarengi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
“Jalan tol mulus, pabrik berdiri, tapi siapa yang mengisi? Jangan sampai anak-anak Riau hanya jadi satpam atau buruh kasar di tanahnya sendiri karena kalah skill,” tegas Era Bangun saat ditemui di Pekanbaru, Jumat (13/2/2026).
Era Bangun mendesak agar Pemerintah Provinsi dan DPRD segera merevisi kurikulum pendidikan vokasi (SMK) di Riau agar “Link and Match” dengan kebutuhan industri baru tersebut.
“Politik kita hari ini haruslah politik gagasan yang mempersiapkan generasi muda. Kita butuh Balai Latihan Kerja (BLK) yang modern di setiap Kabupaten, bukan lagi BLK yang alatnya ketinggalan zaman. Itulah fokus perjuangan saya,” tambah Era.
Tantangan Lingkungan
Di sisi lain, transformasi ini juga membawa tantangan berat pada isu lingkungan. Alih fungsi lahan untuk kawasan industri harus diawasi ketat agar tidak menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berpotensi memicu banjir tahunan—masalah klasik yang belum tuntas hingga hari ini.
Masyarakat Riau kini menanti, mampukah sinergi eksekutif dan legislatif mewujudkan visi “Riau Maju 2030” ini tanpa mengorbankan kelestarian alam?
Tag
#PembangunanRiau #JalanTolRiau #HilirisasiSawit #EraBangun #MasaDepanRiau #Ekonomi2026